Surat Untuk Presiden Jokowi dari Rakyat Garut Selatan | wong Daile
Home » » Surat Untuk Presiden Jokowi dari Rakyat Garut Selatan

Surat Untuk Presiden Jokowi dari Rakyat Garut Selatan

Kepada Yang Terhormat

BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IR. JOKO WIDODO




Salam Hormat,

Menyoal akan digunakannya lahan seluas 150 hektar yang dimiliki oleh masyarakat Desa Cijayana Kecamatan Mekar Mukti Kabupaten Garut, dan 50 hektar di Samudra Kecamatan Caringin Kabupaten Garut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengganti lahan TNI di areal Kodam III Siliwangi yang terkena pembebasan lahan oleh PT. Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk jalur kereta cepat koridor Jakarta-Bandung, melalui mekanisme jual beli antara pihak masyarakat Desa Cijayana Kecamatan Mekar Mukti dan Samudra Kecamatan Caringin sebagai Pihak Penjual dan KCIC sebagai Pihak Pembeli.

Lahan dengan luas keseluruhan sejumlah 200 hektar tersebut sedianya akan digunakan sebagai pengganti lahan yang dimiliki oleh TNI Kodam III Siliwangi yang terkena pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada proses jual beli itu, telah terjadi kesepahaman dalam mekanisme jual beli lahan antara pihak KCIC dan pihak masyarakat. Terutama tentang harga yang ditawarkan oleh masyarakat kepada pihak KCIC telah mencapai kata mufakat, dalam arti pihak KCIC menyanggupi akan membayar sesuai kemufakatan itu.

Kemufakatan antara pihak KCIC dan masyarakat mengacu dan selaras dengan apa yang menjadi ketentuan dan persetujuan dari Kemenhan dan Kemenkeu tentang nilai jual. Kemufakatan itu pun termasuk di dalamnya tentang bagaimana Pihak Pembeli dan Pihak Penjual bersama-sama menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah melalui proses survei dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II Kabupaten Garut dan Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Garut untuk melepaskan lahan tersebut.

Namun, ditengah prosesi jual beli antara KCIC sebagai Pihak Pembeli dan masyarakat sebagai Pihak Penjual yang telah meruncing kepada penghimpunan data otentik kepemilikan lahan dan proses-proses pembayaran, terdapat perusakan kemufakatan antara pihak KCIC dan pihak masyarakat yang dilakukan oleh Oknum tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak dari proses jual beli lahan yang diperuntukkan bagi TNI Kodam III Siliwangi.

Perusakan kemufakatan dimaksud adalah adanya pembayaran secara ilegal (secara sepihak) kepada masyarakat di tengah proses-proses jual beli yang telah mencapai kemufakatan antara KCIC dan masyarakat.

Pembayaran ilegal yang dilakukan itu diluar kaedah kemufakatan pihak KCIC dan masyarakat. Selain di luar kaedah kemufakatan KCIC dan masyarakat, pembayaran ilegal itu juga menafikan otoritas dari DPRD tingkat II Kabupaten Garut dan Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Garut sebagai pemangku daerah yang berwenang atas tata kelola Kabupaten Garut. Hal itu juga diperparah dengan tidak bersama-samanya antara Pihak Penjual maupun Pihak Pembeli menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah seluruh prosedural legal-formal lahan terpenuhi.

Berbanding terbalik dengan kemufakatan KCIC dan masyarakat, Oknum yang mengatasnamakan diri dari KCIC senyatanya telah memanfaatkan proses jual beli lahan demi kepentingannya sendiri. Selain membeli lahan masyarakat secara ilegal jauh dibawah harga yang telah menjadi kemufakatan KCIC dan masyarakat, Oknum itupun memperdaya masyarakat dan perangkat desa agar menjual lahan di luar kemufakatan KCIC dan masyarakat. Tentunya tindakan pembelian ilegal dibawah harga yang dimufakatkan oleh KCIC dan masyarakat akan berbuntut keuntungan bagi Si Oknum. Yakni, Si Oknum akan dengan leluasa menjual kembali lahan yang dibeli dari masyarakat kepada KCIC sesuai dengan nilai jual yang telah disetujui oleh Kemenhan dan Kemenkeu. Dengan begitu Si Oknum pastinya serta-merta mendapatkan nilai keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan lahan. Yang padahal, sepatutnya rakyat atau masyarakat Garut pemilik lahanlah yang mendapatkan harga jual sesuai dengan nilai jual yang telah disetujui Negara dalam hal ini diwakili oleh Kemenhan dan Kemenkeu. Ini adalah bentuk kecurangan nyata dari para pemilik dana besar !

Maka dengan hal tersebut, akan terjadi preseden buruk bagi proses jual beli lahan untuk menggantikan lahan TNI Kodam III Siliwangi. Aroma gratifikasi dan pengambilan keuntungan sepihak yang dilakukan oleh Oknum yang menyebar sejumlah dana dengan mengatasnamakan KCIC begitu menyeruak dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat Garut. 


Semoga ini menjadi maklum untuk diusut dan ditindaklanjuti secara tuntas. Demi Rakyat Garut yang menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah saatnya para pemilik dana tak dapat sesuka hatinya menciderai keluguan dan ketulusan rakyat. Demi NKRI sebagai negara hukum yang memiliki kearifan berbangsa dan keluhungan Pancasila. Jayalah Rakyat Indonesia. Merdeka !

Demikian.


Kabupaten Garut, 10 Juni 2017


Presidium
Forum Keadilan Masyarakat Garut Selatan
(FKM-GARSEL)


Ketua,
Dangiang Ingsunda
Sekretaris,
Sutisna Mulyana Kusumah



-----------------
Tembusan:
1.  Ketua DPR RI
2.  Ketua BPK RI
3.  Menteri Pertahanan RI
4.  Menteri Keuangan RI
5.  Menteri Agraria RI
6.  Jaksa Agung RI
7.   Panglima TNI
8.   Kapolri
9.   Ketua KPK RI
10. Ketua Komisi A DPRD Garut Jawa Barat
11. Bupati Kabupaten Garut
12. Direktur PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)




FORUM KEADILAN MASYARAKAT
GARUT SELATAN (FKM-GARSEL)


Jalan Raya Kian Santang, No. 09 01/01 Desa/Kel. Sancang, Kecamatan Sancang,  Kabupaten Garut 44176, Jawa Barat


Share this article :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. wong Daile - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger